SUMSEL, SahabyRakyat.com,- Pembukaan pembinaan teknis stakeholder pendukung perumahan menengah di Sumatera Selatan. Bertempat di hotel Santika Radial Palembang, Rabu (12/10/ 2022).
Kepala Dinas perumahan dan kawasan permukiman Sumsel Ir H Basyaruddin Akhmad Msc mengatakan, Backlog rumah itu setiap Minggu bertambah Karena setiap Minggu ada yang menikah.
“Kalau sudah menikah dipastikan menyumbang backlog, makanya sekarang upaya pemerintah adalah dengan menggelontorkan program namanya KPR subsidi yang ditawarkan mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),”Ucapnya.
“FLPP dan BP2BT adalah program rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah-rumah ini masih didominasi oleh MBR yang fix income. Untuk yang MBR non fix income yang sulit menjangkau bank, itu ada program-program juga yang digelontorkan oleh pemerintah di mana masyarakat itu akan membeli lahan dengan kelompoknya, mungkin koperasi kemudian akan diberikan bantuan rumah dari pemerintah,”Ujarnya.
“Tentunya rumahnya tidak sempurna, mungkin nanti batu batanya ada yang plester dan Itu sudah terjadi di Prabumulih, Lubuklinggau, musi Rawas dan kemudian di Banyuasin. Sekarang ada lagi program pemerintah Rumah Inti Tahan Gempa (RITA), Di Palembang ada untuk pengrajin bata, tanahnya dibeli dengan majikan kemudian dibantu struktur rumah RITA. Contoh rumah RITA ada di Prabumulih 100 dan 50 di pangkalan Benteng, itu sudah di proses dan terverifikasi,”Paparnya.
Menurut Basyaruddin, menurunkan backlog itu tidak bisa selesai seperti membalik telapak tangan, tidak bisa menahan orang setiap minggunya menikah, dengan mereka menikah akan menambah backlog.
“Jadi upaya untuk menekan backlog itu dengan membangun rumah untuk MBR, rumah murah melalui pembiayaan FLPP dan BP2BT,”Bebernya.
Kendati demikian, FLPP dan BP2BT itu kuotanya terbatas. Minimal pemerintah punya target untuk mengurangi backlog walaupun tidak bisa nol.
“Harga rumah MBR saat ini Rp 150 juta. Harga itu keputusan Menteri tapi itu kembali kepada REI, mau tidak deplover menekan lebih rendah karena mereka yang bangun,”Katanya.
Basyaruddin mengungkapkan, MBR yang nonbankable yang menjadi kendala untuk mendapatkan program FLPP dan BP2BT, memang harus ada intervensi bagaimana memberikan jaminan kepada bank agar orang-orang non bankable ini dibentuk dalam satu komunitas.
“Mungkin kita bentuk dalam koperasi atau misalnya dari jamkrida itu pola-polanya. Dalam waktu dekat kita mencoba untuk masyarakat membeli lahan dengan tuan tanahnya atau dengan majikannya atau dengan koperasi dibantu pembangunan rumah dari pemerintah dan kalau itu sukses maka akan ditambah lagi,”Terangnya.
Menurutnya, Kewajiban deplover membangun kolam retensi itu sudah ada peraturan. Kalau dalam membangun perumahan itu 40 persen untuk Ruang Terbuka Hijau seperti kolam retensi.
“Di lapangan masih banyak yang belum membuat kolam retensi, Itu menjadi urusan kabupaten kota yang mengeluarkan izinnya. Kabupaten dan kota menerapkan sanksinya, provinsi hanya memfasilitasinya,”Jelasnya.
Di tempat yang sama Ketua DPD REI Sumsel, Zewwy Salim menambahkan, backlog di Sumsel mencapai 400 ribu unit. Dari REI Sumsel hanya mampu membangun kurang lebih 15.000 unit per tahun, otomatis tiap tahun bertambah terus backlognya. REI dengan pemprov Sumsel terus berusaha mengurangi backlog, karena backlog itu kendalanya rata rata non bankable.
Zewwy menghimbau kepada pembuat regulasi kebijakan agar kebijakan yang menyentuh kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan rumah agar yang non bank ini bisa tersentuh. Sekarang ada program BP2TB tapi penyerapannya kurang maksimal.
“Setiap perumahan harus ada kolam retensi, Kalau dilihat dari peraturan pemerintah pusat memang kolam retensi itu tidak tercantum di situ. Kemarin pemerintah kota ada menghimbau agar lahan 5000 meter itu ada kolam retensinya,”Tambahnya.
“Ada usul yang bagus bagaimana nanti dimotori oleh kota Palembang dan provinsi kolam retensi ini dibuat tapi bergabung dengan beberapa perumahan jadi satu supaya lebih besar kolam retensi yang dibangun dan daya tampungnya juga lebih besar daripada setiap perumahan ada kolam retensi itu sangat tidak efisien,”Terang Zewwy.
Lanjut Zewwy menuturkan, DPD REI sepakat dan siap bersinergi dengan pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.
Zewwy menerangkan tentang harga baru rumah MBR, pihaknya sudah meminta kepada DPP. Ada kenaikan rumah dari bahan baku rumah material PPN dari 10 persen ke 11 persen yang mengakibatkan daya angkut transport material juga naik, akhirnya menyebabkan material naik, dan lahan juga semakin hari semakin naik.
“Kita kemarin meminta kepada DPP untuk memperjuangkan harga jual baru sebesar 7%, tapi sampai hari ini harga jual baru belum diputuskan dan belum disahkan. Keadaan sekarang harga jual MBR Rp 150,5 juta, itu sangat tidak cukup. Kami tidak rugi tapi mengurangi keuntungan,”Terangnya.
Zewwy menuturkan untuk minat MBR dari kuota 15.000 unit, sudah 9.000-an lah yang terjual, kita masih punya PR 3 bulan lagi.
“masih banyak backlog di Sumsel dan itu menjadi tugas Pemprov dan DPD REI, masyarakat non bankable tidak bisa menikmati fasilitas. Itu masalah regulasi dan kebijakan perbankan,”Tutupnya.(Rudi).
