Sumsel.manuver.co.id Palembang – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) untuk menanam padi dan jagung, serta TNI Angkatan Laut (AL) untuk memproduksi kedelai guna mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 2,5 juta ton per tahun.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan langkah strategis menuju swasembada pangan nasional. Namun, ia menyarankan agar TNI AL lebih difokuskan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta nelayan dalam meningkatkan produksi garam nasional yang hingga saat ini masih lemah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
“Kami dari PP STN memberikan dukungan penuh terhadap tugas baru yang diberikan Menhan kepada prajurit TNI. Keterlibatan TNI dalam produksi pangan mencerminkan semangat gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun, keberhasilan menuju swasembada pangan tidak cukup hanya mengandalkan prajurit TNI semata,” tegasnya.
“Petani dan nelayan adalah pelaku utama produksi pangan. Mereka harus dilibatkan secara aktif dan menjadi subjek utama dalam program ini. Khususnya nelayan dan petani garam dalam mendukung produksi garam nasional. Saat ini produksi garam kita baru mencapai sekitar 2 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 5 juta ton. Dengan kolaborasi yang kuat bersama TNI AL, kita optimis di tahun 2027 Indonesia sudah dapat menghentikan impor garam dan mencapai swasembada garam,” lanjutnya.
“Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI harus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah untuk mengerahkan seluruh petugas lapangan dalam mengawal program pertanian dan kelautan. Pembenahan kelompok tani di bawah Kementan serta rukun nelayan di bawah KKP mutlak diperlukan agar program bantuan modal, bibit, dan teknologi tidak sia-sia,” ujar Ketua Umum PP STN.
PP STN juga mengapresiasi langkah pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana konsolidasi petani dan nelayan.
“Yang paling mendasar adalah menghidupkan kembali kelompok tani dan rukun nelayan. Di sinilah peran strategis organisasi massa tani-nelayan seperti STN untuk meningkatkan keterampilan, membuka cara pikir, dan memastikan petani serta nelayan semakin produktif. Ini merupakan bagian dari hilirisasi pertanian dan kelautan sebagai basis industri nasional,” jelasnya.
“Kami mengapresiasi kerja keras Kementerian Pertanian RI atas peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya.
Dengan melibatkan 28,78% penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan (BPS), PP STN meyakini program ini dapat menjadi basis kekuatan revolusi pangan yang sedang dimulai dari Istana.
“Program ini harus didukung seluruh kekuatan rakyat yang menghendaki Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian nasional. STN siap berkolaborasi dengan TNI, Kementan, KKP, serta pemerintah daerah untuk memastikan kedaulatan pangan benar-benar terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani dan nelayan,” pungkasnya.
