Sumsel.Manuver.co.id,– Konferensi Pers Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) , Selasa (10/11/2026), mengungkap empat kasus besar kejahatan terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
Konferensi pers dipimpin langsung Direktur Reserse PPA dan PPO (Dirres PPA dan PPO) Polda Sumsel Kombes Pol. Andes Purwanti, S.E., M.M., didampingi Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., bersama jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel dan Polres (Kepolisian Resor) jajaran.
Kombes Pol. Andes Purwanti menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana asusila secara transparan, tegas, dan berperspektif pada pemulihan korban.
“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan seksual dan perdagangan orang di Sumatera Selatan. Kami tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” tegas Kombes Pol. Andes Purwanti.
Pada kasus pertama terjadi pada Sabtu (30/10/2026) di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Tersangka berinisial I alias IBR tega mencabuli tiga anak di bawah umur, yakni MH, RR, dan FH.
Modus yang digunakan sungguh keji. Tersangka memaksa korban melakukan perbuatan cabul dengan iming-iming uang sebesar Rp 60.000.
Polisi menyita barang bukti berupa rekaman video dan telepon genggam (ponsel) pintar. Tersangka dijerat Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
“Modus iming-iming uang ini adalah bentuk eksploitasi yang paling kejam terhadap anak. Kami pastikan pelaku diproses maksimal,” ujar Kombes Pol. Andes Purwanti.
Kasus kedua diungkap pada Rabu (4/11/2026) di Jalan Lintas Sumatera Gg. Perintis, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Tersangka seorang perempuan berinisial RM (53) diamankan bersama korban AA.
RM menyediakan tempat kos untuk praktik prostitusi sekaligus menawarkan korban melalui media sosial (medsos). Dari tarif Rp 500.000, RM mengambil keuntungan atau fee sebesar Rp 150.000.
Polisi menyita uang tunai Rp 500.000 dan satu unit ponsel. Tersangka dijerat Pasal 420 KUHP dan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman penjara hingga 15 tahun.
Kasus paling memilukan terjadi di RD Kost, Jalan Rimba Kemuning, Palembang, Kamis (22/10/2026).
Dua tersangka diamankan, yakni S alias A (29) yang berperan sebagai perantara atau mucikari yang menawarkan korban IL (24) dan ER (22).
Fakta mengejutkan terungkap, tersangka RHN adalah suami sah dari korban ER. Ia nekat memperdagangkan istrinya sendiri kepada pria lain karena terlilit utang pinjaman daring (pinjol).
Polisi menyita bukti percakapan elektronik, kutipan akta nikah, dan uang tunai. Para tersangka dijerat Pasal 420 dan Pasal 455 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
“Ini bukti bahwa perdagangan orang bisa dilakukan oleh orang terdekat, bahkan oleh suami sendiri. Karena itu, kewaspadaan di lingkungan keluarga menjadi kunci utama,” tegas Kombes Pol. Andes Purwanti.
Kasus keempat diungkap pada Rabu (4/11/2026) di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.
Tersangka NG dan YP menawarkan korban PL kepada pelanggan melalui media sosial Facebook dengan tarif Rp 300.000. Dari setiap transaksi, tersangka mengambil bagian sebesar Rp 50.000.
Kedua tersangka dijerat Pasal 455 Ayat (1) jo Pasal 420 KUHP.
Polda Sumsel menegaskan, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan psikologis dan perlindungan hak-hak korban.
Melalui kampanye pencegahan “Rise and Speak- Berani Bicara, Selamatkan Anak,” Kombes Pol. Andes Purwanti mengimbau masyarakat untuk berani melapor apabila melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi, serta tidak menutup-nutupi kejahatan, meskipun pelaku adalah orang terdekat atau pihak yang memiliki pengaruh. Masyarakat juga diajak untuk membangun ruang aman di lingkungan keluarga, sekolah, dan ruang digital.
“Jangan diam. Satu laporan Anda bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Berani bicara, selamatkan anak,” pungkasnya (ocha)
