Palembang – Bank Indonesia (BI) menyarankan kepada Pemerintahan Daerah di Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan menjalankan hilirisasi komoditas.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nurcahyo Heru Prasetyo di Palembang, Kamis, mengatakan, melalui dua sektor itu diyakini pertumbuhan ekonomi Sumsel dapat melejit di atas 5,0 persen.
Apalagi hal ini didukung oleh perbaikan iklim investasi sehingga Sumsel menjadi salah satu daerah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan investor.
“Optimalisasi sektor pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas, sedangkan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah dapat dilakukan di sektor perkebunan karet, sawit dan batu bara,” kata dia.
Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh dengan memanfaatkan beberapa celah ruang pertumbuhan.
Akan tetapi, upaya ini harus didukung oleh sinergi, inovasi, dan optimisme dari para pemangku kepentingan.
Ia menambahkan Sumsel juga perlu terus meningkatkan inklusifitas ekonomi dan keuangan digital melalui digitalisasi sistem pembayaran seperti dengan QRIS dan kanal lainnya.
Selain itu, Sumsel juga harus menjaga kestabilan inflasi dengan memperkuat koordinasi kebijakan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar pertumbuhan ekonomi terus terjaga di kisaran 5,0 persen.
Sejauh ini BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan berada di kisaran 4,72-5,57 (year on year) persen pada tahun 2022.
Perkiraan itu berdasarkan perkembangan ekonomi saat ini dan berbagai indikator makroekonomi.
Sementara pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumsel diperkirakan tetap tumbuh kuat sebagaimana tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriono mengatakan berbagai tantangan perekonomian yang ada saat ini seperti kenaikan harga pangan dan energi dunia, telah berdampak terhadap kenaikan harga di dalam negeri.
Namun, pemerintah pusat dan daerah telah berupaya dan mengantisipasi agar tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai terpuruk akibat dari krisis energi.
Pemerintah secara aktif melalui kementerian-kementerian terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) berkoordinasi aktif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Indonesia untuk mengawal tingkat inflasi nasional dan daerah.
“Pada pengendalian inflasi di Sumatera Selatan, kami melaksanakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), agar dapat membuat masyarakat lebih mandiri dalam menyediakan kebutuhan pangannya,” kata dia. (Ant)
