Bedah LKPJ Gubernur 2025, Pansus III DPRD Sumsel Soroti Ketahanan Pangan dan Serapan Tenaga Kerja

Sumsel.Manuver.co.id, Palembang – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/04/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III tersebut menghadirkan mitra strategis dari sektor pertanian, pangan, hingga ketenagakerjaan. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sumsel beserta jajaran.

Dalam pembahasan sektor pertanian dan ketahanan pangan, Pansus III menaruh perhatian serius terhadap efektivitas program Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Realisasi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), distribusi pupuk subsidi, hingga peningkatan produksi padi menjadi sorotan utama.

Pansus menegaskan bahwa capaian angka produksi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Evaluasi tidak hanya berhenti pada data statistik, tetapi juga menyentuh dampak riil di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. LKPJ ini harus menjadi potret nyata, bukan sekadar laporan administratif,” tegas pimpinan rapat.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan diminta memaparkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta menekan laju inflasi pangan di 17 kabupaten/kota. Upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan dinilai menjadi indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Tak kalah penting, pembahasan juga menyasar sektor ketenagakerjaan. Pansus III meminta penjelasan terkait capaian penyerapan tenaga kerja, kualitas pelatihan vokasi, serta strategi pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Sumatera Selatan.

Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hasil pembahasan LKPJ akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis DPRD yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Pansus III menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, transparan, dan berbasis fakta dari seluruh OPD. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.(Adv)