Sumsel.Manuver.co.id, Palembang – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah sektor usaha menjadi perhatian serius di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan menegaskan bahwa PHK bukanlah solusi utama, melainkan langkah terakhir yang harus ditempuh setelah berbagai upaya penyelamatan hubungan kerja dilakukan.
Ketua Apindo Sumsel, Zewwy Salim, mengatakan dunia usaha saat ini terus berupaya mencari langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan. Menurutnya, keberlangsungan dunia usaha memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Prinsip kami sederhana, kalau dunia usaha sehat, investasi tumbuh, maka lapangan kerja dapat kita pertahankan bahkan kita tambah. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga agar PHK menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan,” ujar Zewwy, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan PHK, perusahaan diharapkan mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi terbaik. Berbagai langkah alternatif seperti efisiensi biaya operasional, pengaturan jam kerja, hingga peningkatan produktivitas karyawan perlu menjadi prioritas.
Selain peran dunia usaha, Apindo juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat stabilitas ekonomi melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif bagi sektor padat karya, serta menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Terkait kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan, Zewwy menyebut dinamika PHK memang terjadi di beberapa sektor usaha. Namun, pihaknya masih melakukan sinkronisasi data internal Apindo dengan Dinas Ketenagakerjaan agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi secara lebih akurat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Sumatera Selatan mencapai sekitar 4,59 juta orang atau meningkat hampir 99 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 3,59 persen dan menunjukkan tren penurunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Ichsan, menyampaikan pihaknya belum memiliki data rinci terkait jumlah pekerja yang terdampak PHK sepanjang semester pertama 2026. Untuk mendapatkan data lebih lengkap, informasi tersebut akan dikonfirmasi melalui bidang hubungan industrial.
Secara nasional, tantangan ketenagakerjaan juga masih menjadi perhatian. Apindo mencatat berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 126 ribu tenaga kerja berstatus nonaktif akibat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 ribu pekerja telah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan alasan PHK.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyebut fenomena tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi global, perubahan struktur industri, perkembangan teknologi, hingga penyesuaian rantai pasok dunia yang berdampak terhadap sektor usaha di Indonesia.
Menurutnya, persoalan PHK harus dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada dampak akhirnya. Penyelesaian perlu dimulai dari faktor penyebab utama agar dunia usaha tetap mampu bertahan dan menciptakan kesempatan kerja.
Apindo saat ini juga mengoptimalkan peran debottlenecking task force untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai hambatan regulasi dan perizinan yang menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Langkah percepatan deregulasi dan perbaikan iklim investasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta mencegah terjadinya gelombang PHK lanjutan.(Rilis)
